PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Komisi II DPRD Kalimantan Tengah berencana membahas persoalan turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang belakangan menjadi keluhan para petani. Pembahasan tersebut dijadwalkan dilakukan setelah libur Iduladha sebagai upaya mencari solusi bersama dengan pemerintah dan pihak terkait.

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan penurunan harga sawit saat ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai tata niaga komoditas sawit. Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan mengurangi potensi permainan harga di pasar.

Menurutnya, kebijakan tersebut pada prinsipnya layak didukung karena diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani dalam jangka panjang. Namun, implementasinya berlangsung di tengah meningkatnya biaya produksi, seperti harga pupuk dan kebutuhan operasional lainnya, sehingga tekanan ekonomi masih dirasakan oleh para pekebun.

Sutik menjelaskan, ke depan mekanisme tata niaga sawit direncanakan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN). Ia berharap sistem tersebut nantinya mampu memberikan kepastian yang lebih baik bagi sektor perkebunan sawit apabila diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menambahkan, rapat Komisi II DPRD Kalteng nantinya diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah yang mampu meredam keresahan petani sekaligus menjaga stabilitas sektor perkebunan sawit di daerah.

Selain penurunan harga TBS, Sutik menilai petani juga menghadapi tantangan lain berupa meningkatnya harga pupuk, bahan produksi, hingga biaya operasional yang turut memperberat beban usaha perkebunan. Ia juga menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara global ikut berdampak terhadap meningkatnya biaya distribusi dan kebutuhan produksi.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat merumuskan kebijakan yang mampu menjaga kesejahteraan petani sekaligus mendorong harga sawit kembali stabil.(red)