DPRD Kalteng Dukung Kajian Penataan OPD untuk Tingkatkan Efektivitas Birokrasi

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungannya terhadap rencana penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tengah dikaji oleh pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat efektivitas birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila dilakukan secara terencana.

Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, mengatakan penyederhanaan struktur organisasi perlu disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan didukung kajian yang komprehensif agar pelaksanaannya tidak mengganggu roda pemerintahan.

Menurutnya, penataan kelembagaan harus tetap mengedepankan peningkatan kinerja pelayanan publik sehingga setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih optimal.

“Penataan OPD perlu dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, tanpa menghambat program-program yang sedang berjalan,” ujar Riska, Jumat (19/6/2026).

Ia menilai penyederhanaan struktur organisasi juga berpotensi meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Dengan pembagian tugas yang lebih jelas, pelaksanaan program dinilai akan lebih mudah dipantau dan dievaluasi.

DPRD, lanjutnya, mendukung setiap kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Namun, kebijakan tersebut harus melalui proses pembahasan yang matang serta mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan riil daerah.

Riska juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan kelembagaan. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting agar proses penataan organisasi dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Selain menciptakan birokrasi yang lebih efisien, penyederhanaan OPD diyakini dapat mempercepat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan yang membutuhkan kolaborasi antarinstansi.

Ia berharap proses penataan organisasi mampu menghasilkan birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap perkembangan serta kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah.(Red)