Bryan Iskandar: Penanganan Stunting di Kalteng Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar, menegaskan bahwa percepatan penurunan angka stunting memerlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak. Menurutnya, persoalan stunting tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar upaya penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Bryan menjelaskan bahwa stunting merupakan persoalan yang bersifat multidimensi. Selain berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pola asuh, sanitasi, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

“Persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor lain yang saling berkaitan,” ujar Bryan Iskandar, Sabtu (4/7).

Menurutnya, keberhasilan program percepatan penurunan stunting tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar program yang dijalankan saling melengkapi.

Bryan mencontohkan, Dinas Pendidikan dapat berkontribusi melalui edukasi mengenai pola hidup sehat dan penguatan pola asuh dalam keluarga. Sementara itu, Dinas Sosial memiliki peran dalam pemetaan serta pendampingan terhadap keluarga yang masuk kategori rentan. Di tingkat pelaksanaan, pemerintah kabupaten dan kota menjadi ujung tombak dalam memastikan program berjalan secara efektif di lapangan.

Ia menilai kolaborasi yang terintegrasi antarlembaga akan membuat intervensi penanganan stunting lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Bryan juga menegaskan komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus mendukung berbagai program pemerintah dalam upaya menekan angka stunting melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“DPRD siap memberikan dukungan, baik dari sisi kebijakan, pengawasan, maupun alokasi anggaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan agar setiap program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan sehingga target penurunan angka stunting di Kalimantan Tengah dapat tercapai.(red)