DPRD Kalteng Dorong Pemerataan Layanan Dasar hingga Wilayah Pelosok

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah terus meningkatkan pemerataan layanan dasar, khususnya di wilayah pelosok, yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Nafsiah, mengatakan berbagai aspirasi masyarakat menunjukkan masih adanya kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait akses jalan, ketersediaan tenaga pendidik, dan layanan kesehatan di daerah terpencil.

“Masih terdapat berbagai persoalan di wilayah pelosok, seperti kondisi jalan, keterbatasan guru, dan tenaga kesehatan. Hal-hal tersebut menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Menurut Nafsiah, keterbatasan layanan dasar tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, upaya pemerataan pembangunan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan di seluruh wilayah.

Ia menilai pembangunan yang merata merupakan salah satu langkah penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di kawasan yang selama ini masih memiliki akses pelayanan yang terbatas.

Selain itu, Nafsiah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat dapat ditangani secara lebih cepat dan terarah.

Menurut legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam setiap penyusunan program pembangunan daerah.

“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan dan kesejahteraan warga,” katanya.

DPRD Kalimantan Tengah berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Dengan langkah tersebut, kualitas layanan publik di wilayah pelosok diharapkan terus meningkat, sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Tengah.(Red)