DPRD Kalteng Nilai Santunan JKK untuk Relawan Damkar Bentuk Nyata Perlindungan Pekerja Berisiko

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – DPRD Kalimantan Tengah memberikan apresiasi atas penyaluran manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga relawan pemadam kebakaran (Damkar) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas kemanusiaan. Langkah tersebut dinilai mencerminkan hadirnya perlindungan negara bagi para pekerja yang menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, mengatakan santunan yang diberikan bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga merupakan penghargaan atas dedikasi relawan yang selama ini berada di garda terdepan membantu masyarakat dalam berbagai situasi darurat.

Menurutnya, peristiwa gugurnya relawan saat bertugas menjadi pengingat bahwa pekerjaan kemanusiaan memiliki risiko besar. Oleh karena itu, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada para relawan maupun keluarganya apabila terjadi risiko saat menjalankan tugas.

Okki berharap semakin banyak relawan, pekerja sosial, maupun profesi lain yang memiliki tingkat risiko tinggi dapat memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang karena telah memiliki jaminan perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya, Satriyo Adi Sasongko, menyampaikan bahwa santunan tersebut merupakan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi relawan damkar yang gugur saat melaksanakan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan program tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk relawan yang setiap hari menghadapi berbagai risiko di lapangan.

DPRD Kalteng berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai organisasi kerelawanan terus diperkuat agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan, sekaligus memberikan kepastian bagi keluarga apabila terjadi risiko saat menjalankan tugas kemanusiaan.(Red)