DPRD Kalteng Perketat Pengawasan APBD agar Tepat Sasaran

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – DPRD Kalimantan Tengah menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama agar belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, mengatakan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Menurutnya, setiap alokasi APBD perlu memiliki dampak yang jelas terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran harus benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, DPRD akan terus mengawal setiap program agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Okki, Senin (20/7/2026).

Ia menyebut pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran daerah. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, termasuk perluasan akses internet hingga wilayah terpencil, dinilai penting untuk mendukung konektivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Menurut Okki, infrastruktur yang memadai juga akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, pembangunan tidak hanya perlu berorientasi pada wilayah perkotaan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses.

Di sisi lain, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat program yang berkaitan dengan sektor ekonomi produktif. Pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, menurutnya, perlu didukung melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja sesuai kebutuhan dunia usaha, serta investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Okki menilai upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran membutuhkan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan. APBD, kata dia, harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat pembangunan.

Ia memastikan DPRD Kalteng akan tetap mengawasi pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan anggaran. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan penggunaan APBD berjalan transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan target pembangunan daerah.

“Diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjalin sehingga setiap kebijakan anggaran dapat mendukung pembangunan Kalteng yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.(red)