PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi buka Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalteng, di Aula Dandang Tingang Palangka Raya, Rabu (14/8/2024).
Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur, Suhaemi mengatakan Pemprov Kalteng mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini, yang menunjukkan peran penting dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalteng sebagai Lembaga Independen Negara yang memberikan pengawasan dan meningkatkan kualitas penyiaran serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku penyiaran di Kalteng.
“Apalagi dalam waktu dekat, tepatnya pada tanggal 27 November 2024, akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Dimana, melalui proses ini, kita memilih pemimpin yang akan mengemban amanah untuk memajukan daerah kita,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Lembaga Penyiaran, KPI/D, KPU dan Bawaslu agar pelaksanaan penyiaran terkait Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan regulasi yang telah ditetapkan dapat dipahami dengan baik.
“Media penyiaran memiliki peran untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkualitas, dengan menyampaikan informasi yang benar dan seimbang dalam balutan program siaran yang bertanggung jawab,” imbuhnya.
Di sisi lain, sambungnya, masyarakat sebagai pemilih juga diharapkan dapat menyaring informasi yang diterima dan jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendorong penyiaran yang sehat dalam Pilkada serentak ini. Mari kita ciptakan lingkungan yang kondusif untuk berdemokrasi, tanpa terpengaruh oleh ujaran kebencian, hoax ataupun fitnah,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalteng Ilham Busra menyampaikan tahun 2024 ini adalah tahun politik sehingga eskalasi suhu di masyarakat sangat dinamis, dan menyebabkan berbagai gesekan-gesekan kecil, hoax, isu SARA, dan fitnah di media sosial.
“Ini menjadi kewajiban kita sebagai penggiat media, baik Lembaga Penyiaran, Dewan Pers, PWI, IJTI, untuk bisa ikut serta menyaring pemberitaan sehingga informasi yang sampai ke masyarakat itu betul-betul real yang terjadi, bukan sekedar fitnah atau hoax,” bebernya.
Ia berharap seluruh stakeholders bersinergi untuk berperan aktif dan lebih fokus menenangkan masyarakat di tahun politik ini.
“Jangan sampai terjadi gesekan karena pemberitaan yang hoax,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pembacaan ikrar bersama dan penandatanganan komitmen bersama untuk menciptakan Pilkada serentak yang aman dan damai.
Nampak hadir selaku Narasumber Komisioner Bawaslu Prov Kalteng Siti Wahidah, unsur Forkopimda, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2022–2025 Ubaidillah Sadewa, Kadiskominfosantik Prov Kalteng Agus Siswadi, Komisioner KPID Kalteng, Kalsel, dan Kaltim, serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kota Palangka Raya. Hadir pula secara virtual Komisioner KPID Kalbar. (red)