PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id — Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prov. Kalteng, bertempat di Aula Auditorium Kantor BPK Perwakilan Prov. Kalteng, Rabu (21/9/2022).
Saat membacakan sambutan Gubernur, Wagub menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK Prov. Kalteng yang lama Agus Priyono atas dedikasi, pengabdian, dan sinergi yang terjalin selama ini dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah yang baru, M. Ali Asyhar, dimana sebelumnya beliau menjabat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya percaya Bapak akan mampu melaksanakan amanah tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan sebaik-baiknya,” ucap Wagub.
Lebih lanjut Wagub mengutarakan, keberadaan BPK di setiap provinsi diharapkan lebih mendekatkan BPK dengan obyek pemeriksaan, dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah guna lebih meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik dapat tercapai.
“Sesuai visi BPK dalam Rencana Strategis 2020-2024, BPK telah berperan aktif sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara melalui kegiatan-kegiatan yang berkualitas dan bermanfaat,” ucapnya.
Lebih lanjut Pius Lustrilanang mengugkapkan bahwa dalam semester I tahun 2022, persentase tindak lanjut Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalteng telah mencapai 85,17% dan telah melampaui target yang hanya 76%.
“Artinya Provinsi Kalimantan Tengah sudah lumayan baik,” tutupnya.
“Saya juga mengharapkan koordinasi, kerja sama, dan sinergi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat semakin baik lagi ke depan, untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada para pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah, sehingga pada akhirnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita raih dapat terus dipertahankan, sehingga berdayaguna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang menyampaikan dalam sambutannya bahwa BPK terus berupaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara.
Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, unsur Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Kalteng serta undangan lainnya. Tim