DPRD Kalteng Nilai Sistem Ekspor Satu Pintu Dapat Perkuat Tata Kelola Perdagangan

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik, mendukung rencana penerapan mekanisme ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperbaiki sistem pendataan aktivitas ekspor.

Sutik mengatakan pengelolaan ekspor melalui sistem yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam memantau arus komoditas yang dikirim ke pasar internasional. Dengan data yang lebih terpusat, proses pengawasan dinilai dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien.

“Pendataan yang akurat menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola perdagangan. Melalui sistem yang terpusat, aktivitas ekspor akan lebih mudah dipantau sehingga pengawasan dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Ia menilai pengelolaan data perdagangan selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, sehingga diperlukan sistem yang mampu menghadirkan informasi yang lebih lengkap, transparan, dan mudah diverifikasi.

Menurut Sutik, penerapan mekanisme ekspor satu pintu juga dapat mendukung terciptanya tata kelola perdagangan yang lebih tertib. Seluruh aktivitas ekspor diharapkan tercatat dalam satu sistem sehingga mempermudah proses pemantauan serta evaluasi oleh pemerintah.

Selain memperkuat fungsi pengawasan, kebijakan tersebut dinilai berpotensi membantu optimalisasi penerimaan negara. Data transaksi yang terdokumentasi dengan baik akan menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai kewajiban administrasi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor.

“Ketika seluruh transaksi tercatat secara baik dan transparan, proses pengawasan maupun pemenuhan ketentuan yang berlaku akan lebih mudah dilakukan. Ini merupakan langkah positif untuk memperkuat tata kelola perdagangan komoditas,” katanya.

Sutik berharap masa transisi menuju implementasi penuh sistem ekspor satu pintu dapat berlangsung dengan baik tanpa menghambat aktivitas pelaku usaha. Ia juga berharap seluruh pemangku kepentingan dapat beradaptasi dengan mekanisme baru sehingga tujuan peningkatan transparansi, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi penerimaan negara dapat tercapai secara maksimal.(red)