Gaji PPPK Diusulkan Ditanggung APBN, DPRD Kalteng Nilai Ringankan Beban Fiskal Daerah

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mendukung rencana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Purdiono mengatakan, selama ini banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran karena harus membiayai belanja pegawai sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program prioritas lainnya.

“Program PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, pembiayaannya lebih tepat apabila menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Ia menilai, apabila beban pembayaran gaji PPPK dialihkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain meringankan beban keuangan daerah, Purdiono juga menilai skema tersebut dapat memberikan kepastian bagi para PPPK dalam menerima hak-haknya. Dukungan pembiayaan dari APBN dinilai akan membuat pelaksanaan program PPPK di berbagai daerah menjadi lebih berkelanjutan.

“Setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang berbeda. Jika pembiayaan ditanggung pemerintah pusat, tentu akan membantu daerah menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memastikan kesejahteraan PPPK,” katanya.

Wacana pengalihan gaji PPPK ke APBN mencuat setelah adanya kesepakatan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Purdiono berharap, apabila kebijakan tersebut direalisasikan, tidak hanya akan memperkuat kondisi fiskal pemerintah daerah, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keberlanjutan penempatan tenaga PPPK di berbagai sektor strategis.(Red)