Ketua Komisi II DPRD Kalteng Dorong Pemerataan Layanan Dasar dalam Pembangunan Daerah

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap layanan dasar sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah. Menurutnya, setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang setara, baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman.

Siti Nafsiah mengatakan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang memadai.

“Pemerataan pelayanan dasar harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan. Seluruh masyarakat berhak memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, dan sanitasi, tanpa membedakan lokasi tempat tinggal,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Ia menilai hingga kini masih terdapat kesenjangan layanan antara kawasan perkotaan dan sejumlah wilayah pedesaan maupun daerah terpencil. Karena itu, menurutnya, pembangunan harus diarahkan untuk mengurangi disparitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Menurut Siti Nafsiah, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai secara optimal apabila masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga perlu diprioritaskan guna meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai pimpinan Komisi II DPRD Kalteng, ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar alokasi anggaran benar-benar berpihak pada upaya pemerataan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mendorong agar setiap program pembangunan disusun berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Dengan perencanaan yang tepat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.

Siti Nafsiah berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif. Menurutnya, penggunaan anggaran secara tepat sasaran akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.(red)